Evaluasi Gerbang Raja ;
Terkait
dengan telah berjalannya roda kepemimpinan Ibunda Rita Widiasari selama 3
(Tiga) periode sebenarnya banyak yang harus kita benahi agar “hak rakyat untuk
sejahtera” benar – benar terealisasi.
Adapun
mengenai tanggapan – tanggapan dari Lembaga kepemudaan atau KNPI menyatakan
puas dengan hasil kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara. Dengan
landasan data yang kuat dan sebagian besar pengurus KNPI adalah SKPD – SKPD
yang berada diposisi Kepemeritahan kab. Kutai Kartanegara. Oleh karenanya wajar
– wajar saja mendapatkan respon yang positif dari lembaga tersebut.
Namun
lain hal dengan HMI Cabang Tenggarong, kami menilai bahwa masih banyak kekurangan yang harus kita benahi
dalam menjalankan konsep kepemerintahan
atau Gerbang Raja. Dari sudut pandang Umum kami menilai bahwa :
- Pelayanan
SKPD/PNS/pejabat pemerintan yang kurang ber-Etik, yang condong mengeluarkan
kata – kata yang tidak patut untuk ditiru dan tidak pantas dilakukan oleh
pejabat. Seperti yang terjadi pada saat mahasiswa mengurus beasiswa beberapa bulan lalu, yang
cukup menghebohkan dan memberikan citra yang negative kepada Pelaksana Gerbang
Raja tersebut terkhusus Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara.
Solusi : diberhentikan atau diberikan
pembinaan ke para penjual sayuran yang amat sopan di pasar tangga Arung (semoga
Allah memuliakan mereka)
- Penyeleksian
yang sesuai dengan Fit and Properties (kepatutan dan kelayakan) PNS yang ada
dikutai kartanegara dan siap mengabdikan dirinya untuk ditempatkan di manapun
dia tempatkan.. karna yang menjadi permasalahan kita saat ini adalah penumpukan
PNS di kota.. sehingga hal ini membludak dan membuat tidak efektifnya
perputaran Roda Kepemerintahan. Karena kebanyakan PNSnya disbanding objek
pekerjaannya.
Solusi : Transfer PNS ke desa – desa
yang ada dikutai kartanegara.. karena tiap kecamatan dan desa sangat
membutuhkan SDM yang handal.
- Pemanfaatan
APBD yang maksimal, karena sungguh memalukan katika silpa Periode ini sebesar 3
T.. hal ini salah satunya disebabkan oleh adanya aturan – aturan yang
memimbangkan SKPD – SKPD terkait sehingga APDB yang ada tidak bisa
dimaksimalisasikan. Adanya penumpukan proyek yang tidak bisa dikerjakan oleh
Dinas PU, Kelambanan panitia Lelang dalam mendistribusikan proyek –proyek yang ada.
Solusi : Bupati harus memback-up SKPD
yang ada agar ketika menggunakan APBD tidak terjerat Hukum serta memberikan
pembagian/penorganisiran team Panitia lelang atau mempercepat proses pelelangan
agar tidak ada pemunpukan yang akan menjadi mubadzir.
- Mengenai
Pendidkan, kami mendengar dan merasakan hal yang sangat menyedihkan ketika saat
ini Pendidikan mulai dipraktekkan sebagai ajang eksploitasi orang tua/Wali
murid karena pembelian buku tiap semester kurang lebih menghabiskan sekitar +
Rp 600.000,-, sedangkan kurikulum kita mustahil berganti setiap semester.
Dengan adanya perlakuan seperti ini pendidikan seolah – olah hanya khusus untuk
orang kaya saja.
- Mengenai
infrastruktur, begitu banyak dipehuluan sana sekolah – sekolah yang kurang
mempunyai fasilitas yang baik, bahkan tidak pantas disbut lembaga pendidikan
padahan fasilita adalah alat untuk mendukung perbaikan kualitas SDM yang ada di
kabupaten kukar. Kemaluan yang sangat besarpun terlihat karena kita adalah
Kabupaten terkaya dinusantara.
Solusi : awasi dan tindak para oknum
proyek praktis yang tidak efektif dan condong merugikan orang tua/Wali.
manfaatkan 20% anggaran pendidikan agar bisa disubsidi,
- Bupati
dan Fungsionarisnya sering membicarakan Uang triliunan. Namun, untuk mengelola
pasar saja sampai sekarang belum ada hasil yang bisa dibanggakan untuk rakyat
menengah kebawah…
Solusi : Kerja jangan hanya bicaara….
