Reposisi Pejabat Kukar : Pertaruhan !!!

Pada akhir bulan desember 2016 dan awal bulan januari 2017 ini kita telah mendengar dan sebagian dari kita mungkin telah menyaksikan pelantikan para pejabat di Kutai Kartanegara. Suka cita dan ucapan selamat dari rekan sejawat, keluarga, dan seluruh elementasi rakyat Kutai Kartanegara tentu menjadi sebuah dorongan akan kinerja yang lebih baik bagi pejabat – pejabat baru ini.

Hal ini mengisyaratkan ada harapan yang besar, adanya gebrakan – gembrakan fundamental yang akan di jalankan pejabat pemerintah untuk keluar dari zona aman dan paradigma pro status quo, mengingat bahwa diangkatnya para pejabat ini dikatakan tidak ada unsur nepotis dan memang benar – benar profesional dalam menajalankan roda kepemerintahan.

Dikalangan mausia mungkin ada yang membanggakan status sosial, ada yang menginginkan kedudukan untuk dipandang, ada yang memang mempunyai darah biru agar diakui, dan ada yang ingin bangkit dari kehidupan yang biasa – biasa saja. Walhasil semua itu akan menjadi fana jika tanpa ada kinerja yang nyata.

Kita sering mendengar bahwa semua hal yang kita lakukan didunia ini akan diminta pertanggungjawabannya, tanggungjawab bukan hanya diakhirat saja melainkan didunia ini pasti ada pertanyaan – pertanyaan yang menanyakan dengan kritis  akan kinerja yang kita lakukan.

Artinya kedudukan kita, jabatan kita, dan status sosial kita saat ini adalah amanah. Secara psikologi jika orang mendapatkan amanah maka orang tersebut merasa terbebani dan merasa gelisah jika apa yang dia kerjakan tidak berjalan bahkan bisa membuat stress jika yang diemban tidak sesuai dengan kemampuannya.

Kita, sebagai masyarakat sangat berpositif thinking dengan geliat dan semangat  baru para pejabat kita yang akan membawa perubahan besar di daerah ini dengan melakukan pembangunan litas sektor.

Melihat kondisi sekarang tentunya kita tidak bisa berbohong dan terpaksa harus jujur walau menyakitkan bahwa Daerah kita dalam pengelolaannya mengalami sedikitnya PAD dan Banyaknya pengeluaran atau KETIMPA (bhs.kutai). Jika pernyataan ini salah silahkan tanyakan kepada pengusaha – pengusaha yang telah menyelesaikan proyek pembangunan pemerintah apakah hak mereka telah terpenuhi ?, pertanyakan kepada para honorer di berbagai instansi apakah gaji mereka sudah semuanya terbayarkan ?, tanyakan pada petani apakah hasil panennya terjual semua dan mendapatkan harga yang sesuai diharapkan ?, tanya ke pengelola pariwisata apakah dana yang digelontorkan sudah kembali ?, tanya kepada mahasiswa yang kemarin lulus apakah mereka semuanya sudah bekerja ?, tanya kepada  instansi pendidikan hasil riset mana yang telah menghasilkan benefit ?, tengok jalan – jalan penghubung antar desa dan kecamatan apakah sudah layak untuk dijalani ?, tanya ke masyarakat Desa apakah sudah selesai urusan sengketa tanah dan kerusakan lingkungan akibat tambang ?, tanya kepada para guru dan dosen sudahkah hak mereka terpenuhi ?.

Pertanyaan – pertanyaan inilah yang harus dijawab dengan aksi nyata oleh yang terhormat pimpinan daerah dan para pejabat yang baru, tantangan ini haruslah diingat oleh bagi para pejabat yang telah bersuka cita dilantik. Pengelolaan kabupaten ini adalah pertaruhan untuk mencakup sesuatu yang lebih besar seperti Provinsi misalnya bahkan ruang lingkup yang lebih besar yaitu Pusat.

Sadar ataupun tidak, secara tidak langsung mayoritas Masyarakat kita mengikuti prilaku para pemimpinnya, jika hari ini di ruang lingkup urusan kepemerintahan tidak memberikan contoh yang baik dalam pelayanan, komunikasi, etika dan estetika. Maka, yakin dan percayalah akan terjadi ketimpangan – ketimpangan yang sistemik.

Begitu pula dengan tantangan kedepan, bahwa daerah kita ini akan kembali seperti semula pada saat perusahaan tambang tidak ada yaitu turun terjalnya APBD. Lalu apakah yang akan kita persiapkan untuk itu ?.

Mudah – mudahan kita tidak meninggalkan generasi yang lemah setelah kita dengan membuat regulasi yang tepat di era ini untuk membangun daerah yang luas dan kaya ini.