Pengelolaan Pasar

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, hal ini dilandasi dari berbagai macam faktor salah satunya adalah faktor kebutuhan, kebutuhan pun terdiri dari berbagai macam tingkatan yang sering disebut kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari tentunya manusia mau tidak mau pasti melakukan upaya yang melibatkan orang lain sehingga bisa menghasilkan apa yang ingin dia raih tersebut. Dengan keterlibatan orang lain yang saling membutuhkan inilah melahirkan berbagai macam transaksi sehingga hadirlah tempat transaksi yang disebut dengan pasar.

Secara umum kita telah memahami pasar dan proses tata kelolanya karena hal ini adalah naluri manusia untuk berserikat dan mencari kebutuhan serta memenuhi kebutuhan orang lain. Pasar tempat banyaknya manusia menggantungkan kehidupannya sehari – hari

Anda pasti pernah melihat para pedagang sudah melakukan pekerjaannya di waktu yang sangat dini bahkan ada yang membawa anak – anaknya untuk beraktifitas, anda mungkin pernah merasakan bagaimana melakukan transaksi dengan menekan harga sayur semurah mungkin sehingga para pedagang tidak mendapatkan untung dari kerja kerasnya, anda pasti bisa membayangkan bagaimana kondisi kejiwaan mereka yang berada dalam pusaran  harapan – harapan akan hadirnya para pembeli.

Di posisi lain kita juga pernah melihat dan mungkin kita menjadi korban akan kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang, ditipu dengan bumbu – bumbu kebohongan agar kita lekas membeli barang yang dijual, pernah mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan apa yang ada dibenak kita dari hasil rethorika para pedagang.

Di sisi yang lain lagi ada sebuah sistem atau jejaring – jejaring yang sangat merugikan dari kedua belah pihak  (antara pedagang dan pembeli) yaitu adalah kebijakan dan pemegang kebijakan itu sendiri.

Persoalan ini tidak akan bisa diurai dan ditenun hingga rapi ketika masih muncul praktik – praktik kecurangan dielit pengelola pasar yang menghilangkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi, sebagai mediator dalam hal ini Pimpinan Daerah atau Pemerintah akan timpang ketika tak mampu untuk tegas dalam menjalankan aturan. Proses berjalannya aturan akan menjadi “runyam” apabila tidak bisa diimbangi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas dan memiliki niat yang tulus  tanpa ada moti memperkaya pribadi atau kelompoknya.

Perbedaan pendapat antara para pedagang yang merasa tidak mendapatkan keadilan dari pemerintah adalah sesuatu yang wajar, pemerintah harus membuka ruang kesepemahaman agar tiada hati yang terluka karena sakitnya orang teraniaya membahayakan penguasa. Mungkin inilah yang dimaksud dengan hak rakyat untuk sejahtera.

Pembangunan yang berkelanjutan di sektor pasar adalah sesuatu yang sangat sulit untuk diorganisir karena banyaknya latarbelakang pelakunya, membludaknya manusia yang terlibat, massifnya tekanan jiwa diarea sana dan buyarnya wacana – wacana yang menyangkut hajat manusia.

Dari sekian persoalan diatas akan lebih  memudahkan  jika pengelolaan pasar berlandaskan dengan pandangan akademis, haruslah menggunakan penelitian yang obyektif, melihat dari berbagai aspek, baik tata letak hingga kemudahan bertransaksi,  bukan untuk semata – mata menyenangkan hati pemegang kebijakan. Hal ini sangatlah penting jika dilaksanakan baik dari sisi keberlanjutan politik penguasa ataupun keberlanjutan perjalanan ekonomi daerah. Sistemnya haruslah berkesinambungan dengan mengesampingkan penghargaan – penghargaan yang fana tanpa orientasi pembangunan yang jelas, haruslah bersabar dari tawaran – tawaran kepentinggan yang membelokkan visi yang sebenarnya.

Konsistensi akan realisasi dari visi yang telah dirumuskan secara akademis di RPJMD haruslah terlaksana dengan menghilangkan perasaan para konsituen yang menginginkan jatah yang berlebih. Pemimpin tentunya harus bisa memberikan penjelasan serta tindakan yang tepat dalam mengorganisir timnya sendiri karena ketika memperturuti hawa nafsu atau keperluan semua tim maka tidak akan ada habis – habisnya walau jumlahnya sebesar gunungan emas.

Cepatnya perubahan keinginan untuk membangun tanpa melihat kondisi nyata akan menjadi bumerang rezim penguasa karena akan terjadinya perlambatan pembangunan, terbatasnya anggaran dan mangkraknya infrastuktur serta munculnya pelemahan – pelemahan ekonomi dari masyarakat bawah hingga masyarakat menengah – keatas dalam hal ini para ASN. Dampak – dampak ini bermunculan karena acuhnya penguasa dari ramalan – ramalan riset yang telah disusun dengan rapi yang telah mengeluarkan dana yang tidak sedikit, apatisnya para aparatur dari tanggungjawab yang diemban dan pragmatisnya cara pandang tentang pembangunan.

Semua perkara diatas muncul dari moralitas para steak holder, pembenahan diri untuk lebih baik adalah satu – satunya harapan agar diperiodesasi suatu rezim meninggalkan prestsi yang langsung mengena di hati rakyat dengan menerapkan sistem berkeadilan yang sebenarnya yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya (proporsional)